satusuaraexpress.co – Nominal sebesar Rp 90,45 miliar menjadi anggaran belanja pemerintah pusat yang dialokasikan untuk influencer.
Hal tersebut dinilai memunculkan potensi para influencer melakukan perundungan atau pembullyan terhadap kelompok yang dianggap kritis di media sosial.
Dugaan tersebut disampaikan oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun.
Pasalnya, berangkat dari temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa di era Jokowi anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1,29 triliun digelontorkan untuk aktivitas digital, termasuk untuk influencer yang nominalnya sebesar Rp 90,45 miliar.
“Lebih parah dari itu semua, uang rakyat Rp 90,45 miliar tersebut berpotensi digunakan oleh buzzer untuk membully kelompok kritis,” ujar Ubedilah Badrun, Jumat (21/8/2020).
Ubedilah menambahkan, hal tersebut merupakan ciri-ciri rezim neo-otoritarianisme yang rela menggelontorkan uang banyak dengan tujuan membungkam kelompok kritis.
“Itu salah satu ciri rezim neo-otoritarianisme, penguasa membungkam kelompok kritis melalui media sosial dengan menggunakan buzzer. Ini artinya pemerintah secara sengaja menggunakan media sosial untuk merusak kualitas demokrasi,” imbuh Ubedilah.
Ubedilah pun berharap kepada pihak yang berwenang untuk segera membongkar langkah pemerintah membiayai buzzer. Mulai dari proses tender, siapa pemenang tender, dan apa yang dikerjakannya.
“Jika tidak jelas patut diduga itu pola bagi-bagi uang untuk para buzzer pendukung Jokowi, itu ada potensi besar korupsi atau penyalahgunaan anggaran. Saya kira DPR perlu bersuara dan panggil menteri terkait,” pungkasnya.
Dewasa ini linimasa media sosial tengah ramai menyoalkan influencer pemerintah. Warganet menyoroti influencer pemerintah yang turut serta mengkampanyekan RUU Cipta Kerja.
Sejumlah warganet berpendapat, influencer pemerintah tersebut hanya sekedar ikut bersuara tanpa memahami betul isi yang diangkat.
Disamping itu, senafas dengan Ubedilah, M. Said Didu pun ikut angkat bicara, lewat akun Twitter pribadinya @msaid_didu.
“Salahnya adalah bahwa tugas pemerintah adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia, bukan gunakan uang rakyat untuk mengadu rakyat.” tulis Said Didu, yang menanggapi artikel berita berjudul Anggaran Influencer Rp Miliar, Istana: Apa Salahnya?.
Sampai artikel ini dimuat, cuitan Said Didu direspon warganet lebih dari 464 warganet melakukan retweets dan 1,3 ribu menyukai.
