Jakarta, Satusuaraexpress.co – Ramai pemberitaan mengenai bantuan sosial (bansos) yang ditempeli stiker pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Hal ini pun menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Melalui juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bersikap tegas terkait permasalahan tersebut.
“Ya tentunya Bawaslu dalam proses kontes tadi politik ini yang seharusnya kemudian bersikap,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Jumat, 26 Januari 2024.
Menurut Ali, Bawaslu merupakan instansi yang kompeten melakukan penindakan atas penggunaan bansos dalam kampanye itu. KPK meyakini fenomena tersebut sarat akan konflik kepentingan.
“Sebenarnya tadi kan poinnya agar menghindari conflict of interest (konflik kepentingan) tadi itu,” ujar Ali.
Sementara, pihak perum Bulog (Persero) menegaskan tidak pernah menggunakan atribut apapun dalam penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Pernyataan ini dilontarkan usai beredar gambar di sosial media yang menunjukan stiker pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, melekat pada beras yang dijual Bulog tersebut.
“Bulog menjual beras SPHP tanpa atribut apapun kecuali atribut Bulog. Kami tegaskan juga bahwa beras SPHP hanya untuk konsumen akhir,” ujar Manajer Humas dan Kelembagaan Perum Bulog Tomi Wijaya saat dihubungi, Jumat (26/1/2024).
Tomi menggarisbawahi semua program yang ditugaskan kepada Bulog tidak berhubungan dengan kegiatan politik.
Kendati demikian, Tomi mengatakan, Bulog tidak dapat mengatur dan mengawasi tindakan yang bakal dilakukan oleh para pembeli, termasuk ketika pembeli menempelkan atribut dari paslon tertentu.
Apalagi, saat ini peredaran dan distribusi dari beras SPHP makin masif karena Bulog bekerja sama dengan jaringan distributor sampai ke ritel modern. Walhasil, masyarakat bisa mengakses beras tersebut dengan mudah.
“Masyarakat gampang untuk mengakses beras tersebut sehingga program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dalam rangka menjaga stabilitas harga beras,” ujar Tomi.
