Jakarta, Satusuaraexpress.co – Pabrik peleburan logam yang berdiri di Jakarta Barat dianggap mencemari udara. Hal ini disampaikan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
Berdasarkan temuan Dinas LH DKI, hal itu dikarenakan adanya aspek yang tak dipenuhi pada industri peleburan logam untuk bahan alumunium itu.
“Temuan pada saat pengawasan yaitu cerobong furnace belum memenuhi ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 205 Tahun 1996,” Kata Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Asep Kuswanto dalam keterangannya, dikutip Minggu (8/10/2023).
Dinas LH DKI sebelumnya telah mengawasi industri ini. Pengawasan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah DKI Jakarta sebagai amanat Kepgub 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara.
Asep mengungkapkan pabrik peleburan logam ini memiliki satu unit cerobong furnace yang berasal dari dua tungku. Bahan bakar yang digunakan itu yakni oli bekas yang dilengkapi dengan alat pengendali dust collector dan web scrubber.
“Ya, terus kita pantau secara menyeluruh. DLH DKI terus perketat pengawasan pada sumber emisi tak bergerak di Jakarta, sedikit apapun pelanggaran. akan kami sanksi, ini upaya kita perbaiki kualitas udara di Jakarta,” tutup Asep. Saat ini, Dinas LH DKI Jakarta masih melakukan pengujian laboratorium dengan Puslabfor Mabes Polri. Pengujian dilakukan atas sampel emisi cerobong furnace.
“Pengambilan sampel cerobong non-isokinetik, serta parameter yang diukur adalah SO2 dan NO2. Hasilnya akan keluar pada 4-7 hari ke depan, kalau baik hasilnya kami umumkan, kalau tidak akan kami sanksi,” kata Asep.
Sebelumnya, juru bicara Satgas Pengendalian Pencemaran Udara DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, ada tujuh dari berbagai macam pabrik di Jakarta diberikan sanksi.
Pemberian sanksi kepada tujuh Industri itu dilakukan karena berpotensi menimbulkan dampak pencemaran udara.
“Sudah ada tujuh badan usaha disanksi admistrasi dari sejak minggu lalu. Itu ada (pabrik) penyimpanan baru bara dan peleburan baja,” ujar Ani di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (6/10/2023).
Ketujuh pabrik itu milik tiga PT, yang terdiri dari PT TTI dan PT TBE yang masing-masing kena sanksi pada 30 Agustus 2023. Kemudian, PT BIG diberi sanksi pada 31 Agustus 2023.
Ani mengatakan, bentuk sanksi yang diberikan kepada tiga perusahaan itu berbeda-beda, mulai penghentian operasi sementara hingga perbaikan cerobong pabrik.
“Tentu dengan pemahaman bersama, penghentian ini bersifat sementara sampai perusahaan ini mampu memenuhi baku mutu yang disyaratkan Lingkungan Hidup,” kata Ani.
