Terkait KUHP, Batasan Menghina Pemerintah Dipertanyakan, Apa Sih?

Bima Arya

Bogor, Satusuaraexpress.co  – Walikota Bogor Bima Arya lewat Pekan Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Bogor, menyindir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Sabtu 10 Desember 2022.

Bima Arya mengatakan, ia berencana mengagendakan untuk reformasi hukum, sehingga HAM ini betul-betul sesuatu yang bisa disepakati dan dipercaya bersama.

“Hari ini kita harus mengkritisi KUHP, saya setuju itu. Pasal 204 ayat 1, saya kira harus dibahas secara terbuka oleh bangsa ini. Menghina pemerintahan yang sah itu bisa kena pasal, batasan menghina itu apa sih?,” ujarnya di tengah sambutannya.

Menurut Bima, sebagai WaliKota, ia harus siap dibully, dicaci, dihina. Karena itu konsekuensi penguasa. “Jadi ini membuka satu wilayah abu-abu yang sangat luas soal definisi hina,” katanya.

Kedua, sambung Bima, ada lagi persoalan terkait dengan ekspresi. Jika ekspresi koridornya bahaya, saat ini artinya memasuki fase dimana pemerintah bergerak menjadi fasilitator, bukan lagi diktator, bukan lagi penentu kebijakan dan kebenaran.

“Sekarang ini eranya komunitas, eranya warga berbicara, eranya civil society yang harus kita buka ruang,” paparnya.

Ketiga, PR Pemerintah hari ini adalah nations building. Kenapa masih ada Kanjuruhan? Masih ada persoalan di kepolisian? Korupsi di birokrasi?

“Salah satunya adalah mungkin (karena) kita agak mengabaikan nations building,” pungkasnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *