Tuai Kritik, Usai Jokowi Tetapkan Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru di Kaltim

IMG 20220118 085101
Pra-desain Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru, karya I Nyoman Nuarta.(Youtube)

Editor: Ghugus Santri

Jakarta, Satusuaraexpress.co – Presiden Joko Widodo menetapkan nama ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur yakni, ‘Nusantara’.

Hal tersebut menuai respon di kalangan masyarakat. Salah satunya penulis novel Okky Madasari.

Menurut Okky penamaan Nusantara untuk ibu kota baru dinilai ribet. Sebab, dia kerap menggunakan Nusantara dalam sejumlah tulisannya merujuk wilayah kepulauan Nusantara/jazirah Melayu – dari selatan Thailand, Malaysia, SG, Indonesia, Brunei.

“Ketika datang ke sebuah wilayah, bermukim, membangun, membuat kota, mestinya bertanya pada orang yang sudah dari generasi ke generasi tinggal di daerah itu. Ini nama daerahnya apa, sejarahnya gimana, orang-orang sini menyebutnya bagaimana. Bukan ujug-ujug memberi nama baru.” Cuit Okky Madasari di Twitter, dikutip Satusuaraexpress.co Selasa 18 Januari 2022.

Bukan hanya, Okky. Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia juga membuka suara soal penamaan Nusantara sebagai ibu kota baru.

Ahmad Doli Kurnia meyakini, penetapan Nusantara sebagai nama ibu kota baru telah melalui pertimbangan panjang oleh pemerintah.

“Kita sepakati bahwa kita sepakat nama Nusantara itu kita beri apresiasi tinggi, tentu kita menganggap bahwa sampai putus nama Nusantara itu dengan pertimbangan matang, ada aspek historis, sosiologis kemudian filosofis,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Pada rapat Pansus RUU IKN dengan pemerintah, mayoritas fraksi menyetujui Nusantara sebagai nama ibu kota baru.

Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang meminta persetujuan tersebut ditunda.

“Pending menunggu penjelasan komprehensif pemerintah yang terdokumentasikan dan ahli bahasa serta bagian yang akan dimasukkan ke dalam bagian penjelasan undang-undang ini,” ujar Ecky Awal Mucharam, anggota Pansus RUU IKN dari PKS.

Senada, Ketua Komite I DPD Agustin Teras Narang meminta pemerintah untuk memberi penjelasan yang lebih detil dengan mempertimbangkan landasan sosiologis, filosofis, dan historisnya.

“Dengan segala hormat, Pak Menteri, saya ingin menunggu terlebih dahulu penjelasan yang komprehensif dari pemerintah berkenaan dengan penamaan ini,” ujar Saan.

Meski secara prinsip setuju, sejumlah anggota Pansus RUU IKN juga memberi catatan atas penetapan Nusantara sebagai nama ibu kota baru.

Anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi PDI-P TB Hasanuddin menilai, pemerintah harus berhat-hati dalam menetapkan Nusantara sebagai nama ibu kota.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.