Akan Direvitalisasi, Pedagang di Situ Cipondoh Diminta Kosongkan Kawasan

Screenshot 2022 01 04 18 55 45 94 40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12

Kota Tangerang, Satusuaraexpress.co – Pedagang yang berada di sekitar Situ Cipondoh, Kota Tangerang diminta untuk tak berjualan di lokasi tersebut. Hal ini merupakan permintaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten dalam rangka revitalisasi kawasan tersebut.

DPUPR Banten pun telah mengirim surat ke para pedagang pada 5 November 2021 ditujukan kepada warga pemilik bangunan di lahan situ Cipondoh. Surat bernomor 610/209-4-DPUPR/2021 ini berisi tentang pemberitahuan untuk pengosongan lahan di situ Cipondoh.

Dalam surat itu dijelaskan tentang program pengelolaan sumber daya air terkait penataan situ Cipondoh. Situ Cipondoh merupakan aset daerah DPUPR Banten. Oleh sebab itu, DPUPR Banten meminta para pedagang untuk membongkar atau mengosongkan tempat itu sukarela lantaran situ Cipondoh akan ditata. DPUPR memberikan waktu selama 14 hari setelah surat itu diterima.

Camat Cipondoh, Rizal Ridolloh membenarkan surat itu. Kata dia, pihaknya pun telah menerima tembusan surat pemberitahuan itu.

“Tanya ke provinsi ya, kita cuma dapet surat tembusan doang. Disitu (Situ Cipondoh) harus dikosongkan. Suratnya sudah lama juga,” ujarnya, Selasa (4/1/2021).

Pantauan di lokasi, para pedagang masih berjualan di lokasi tersebut. “Dalam surat itu lokasi harus dikosongkan dua Minggu setelah surat ada,” kata Rijal.

Menurut Rijal, pihak DPUPR Banten pun sudah mewanti-wanti langsung kepada pedagang. Oleh sebab itu, dirinya pun tak dapat berbuat banyak. Pasalnya sudah perintah langsung dari Pemerintah Provinsi Banten.

Dia mengungkapkan kalau Kota Tangerang tidak mendapat retribusi dari adanya aktivitas para pedagang di situ Cipondoh. Pasalnya, situ Cipondoh merupakan aset pemerintah Provinsi Banten.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala DPUPR Provinsi Banten, Arlan Mazran mengatakan pengosongan lahan bertujuan untuk pengamanan aset. Pihaknya berencana merevitalisasi situ Cipondoh.

“Disitu kan banyak banguan bangunan yang tanpa seizin pemprov (Pemerintah Provinsi Banten) ada disitu. Kita mau revitalisasi tujuannya dalam rangka memperindah situ cipondoh. Secara tampilan dan secara fungsinya kita mau fugsikan kembali,” ungkapnya.

Respon (1)

  1. Kalau kami masyarakat biasa bisa di atur pemerintah tetapi coba di cek dulu kepemilikan rumah makan jaga rawa milik gubernur Banten apa sesuai dengan surat yg ada kami masyarakat tau bahwa gubernur Banten H. Wahidin Halim itu belinya garapan danau karena pada tahun itu saya ikut menyaksikan pembayaran tanah tersebut

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.