Ngeri! Ini Pesan Ancaman Pembunuhan Pinjol Ilegal ke Korban

IMG 20220130 103012

Jakarta, Satusuaraexpress.co – Sejumlah kasus bergelimangan terkait pinjaman online (pinjol) ilegal. Sehingga kasus pinjol ilegal ini menjadi atensi Pemerintah.

Keluhan tentang cara penagihan pinjol yang menggunakan ancaman kekerasan, intimidasi atau tindakan serupa lain mungkin sudah sering terjadi.

Penagihan kerap dilakukan oleh jasa pihak ketiga untuk menjadi penagih utang (debt collector).

Tindakan tersebut kerap dilakukan menggunakan media elektronik, misal melalui telepon atau pesan Whatsapp.

Bagi pihak peminjam atau debitur, tindakan penagih tentu menimbulkan ketakutan dan kepanikan.

Karennya, ia akan segera mencari cara untuk dapat segera membayar utangnya yang telah jatuh tempo.

IMG 20220130 101954 IMG 20220130 102049 IMG 20220130 102120

Para Korban Pinjol Jangan Takut Melapor Ke Polisi Dan Minta Perlindungan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong para korban pinjaman online (pinjol) ilegal agar tidak enggan melapor pada pihak kepolisian dan mengajukan permohonan pelindungan kepada LPSK dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan.

“Masyarakat yang menjadi korban pinjol ilegal jangan takut, tetap tenang, catat, dan datakan semua bentuk ancaman yang dialami. Jangan enggan untuk melapor kepada kepolisian. Ajukan permohonan pelindungan ke LPSK dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan,” kata Wakil Ketua LPSK Achmadi dalam keterangan tertulis, Kamis (27/1/2022).

Persyaratan tersebut, kata dia, meliputi identitas pemohon, kronologi kejadian, dan tanda bukti laporan polisi.

Imbauan tersebut muncul berdasarkan hasil pendalaman pihaknya terhadap catatan permohonan perlindungan dan konsultasi terkait dengan pinjaman online ilegal yang diterima LPSK sejak Oktober sampai Desember 2021.

Dalam catatan itu, ditemukan 141 permohonan perlindungan dan konsultasi terkait dengan pinjaman online ilegal ke LPSK yang berasal dari 19 provinsi di Indonesia.

Permohonan perlindungan dan konsultasi terbanyak berasal dari Jawa Barat sebanyak 24 permohonan, sebanyak 12 permohonan dari Banten, 9 dari DKI Jakarta, dan sisanya berasal dari daerah lain.

“Dari 141 data yang disampaikan tersebut, sebanyak 108 bersifat konsultasi melalui layanan WhatsApp dan e-mail LPSK. Sisanya, sebanyak 33 merupakan permohonan perlindungan,” kata Achmadi.

Ia menyampaikan hasil pendalaman terhadap catatan itu menunjukkan bahwa LPSK menghadapi empat tantangan saat memberikan perlindungan bagi korban pinjaman online ilegal.

Pertama adalah korban tidak melaporkan kepada pihak kepolisian, padahal kasus pinjol ilegal sudah menjadi atensi pemerintah, termasuk kepolisian, dan perlindungan dari LPSK pun dapat diberikan terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

“Kedua, korban kurang kooperatif. Setelah mengajukan permohonan ke LPSK, sebagian pemohon tidak bisa dihubungi atau tidak merespons petugas LPSK, baik menggunakan sambungan telepon, WhatsApp, e-mail, maupun surat,” ujar Achmadi.

Ketiga adalah korban tidak melengkapi persyaratan permohonan perlindungan, padahal syarat tersebut sederhana, seperti yang telah dipaparkannya.

Tantangan yang keempat adalah beberapa pemohon sudah tidak memiliki data pendukung.

“Data pendukung berupa informasi terkait ancaman sudah dihapus oleh pemohon karena cemas, kesal, dan telah mengganti perangkat atau nomor ponsel mereka,” kata Achmadi.

Ia pun mengimbau para korban pinjaman online ilegal untuk mencantumkan nomor kontak yang telah dipastikan dapat dihubungi oleh petugas LPSK.

“Sampaikan keterangan atau informasi yang diminta petugas LPSK, baik melalui telepon, WhatsApp di 085770010048, e-mail di [email protected], aplikasi android, yaitu Permohonan Perlindungan LPSK, maupun surat,” kata dia.

Achmadi memandang penanganan dan pemberian perlindungan bagi para korban pinjol ilegal membutuhkan koordinasi dan sinergi di antara pelapor, penyidik, LPSK, serta pihak terkait lainnya. (Sumber: Antara)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *