Satusuaraexpress.co – Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini menuai kontroversi di tengah berbagai persoalan antara lain soal pembengkakan biaya hingga berbagai persoalan yang menghadang.
Proyek yang ditargetkan operasi November 2022 ini progres pengerjaannya kini sudah mencapai 79% atau nyaris 80%.
PT KCIC, yang mengerjakan proyek tersebut terus melakukan berbagai upaya percepatan agar target operasional KCJB di akhir tahun 2022 bisa terwujud.
Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi menyebutkan, saat ini PT KCIC bersama konsorsium kontraktor sedang berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan di 237 titik konstruksi secara komprehensif.
Diakuinya, pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 cukup menghambat proses pembangunan KCJB.
“Pandemi cukup memberikan dampak pada progress pembangunan KCJB. Untuk itu fokus kami sekarang ini adalah melakukan percepatan pembangunan,” ujarnya, dalam keterangan resmi, Minggu (17/10/2021).
Penggunaan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan penyelesaian proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sesuai target yakni pada 2022.
Proyek kereta cepat ini termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga cukup wajar apabila didanai dengan APBN. Adapun, pemanfaatan APBN dalam kereta cepat Jakarta-Bandung akan dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI selaku pimpinan konsorsium.
Pengamat BUMN Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan keputusan pemerintah menggunakan APBN dalam pendanaan proyek ini bertujuan untuk memastikan penyelesaian kereta cepat Jakarta-Bandung tepat waktu.
“Ini supaya pengerjaan proyek bisa selesai tepat waktu pada tahun 2022,” kata Toto, Senin (18/10/2021).
Menurutnya, kereta cepat Jakarta-Bandung berbeda dibandingkan dengan proyek infrastruktur lain karena memiliki karakteristik investasi jangka panjang. Dengan kata lain, PMN yang disalurkan kepada KAI lebih ditujukan untuk investasi pemerintah yang akan memberikan imbal hasil.
“Ini proyek infrastruktur sehingga investasi bersifat jangka panjang,” jelasnya.
Kata Toto, PMN merupakan alternatif penyelamat jangka pendek supaya progress project jalan sesuai jadwal. Saat ini progress proyek kereta cepat sudah mencapai 79 persen.
“Karena itu perlu ada langkah rescue jangka pendek dengan PMN supaya progress project jalan sesuai jadwal. Mustinya di akhir 2022 sudah bisa dioperasikan,” katanya.
Langkah berikutnya, kata dia, adalah skema bisnis model yang memungkinkan perusahaan operator kereta api cepat ini bisa survive dan growing.
“Caranya optimalisasi pendapatan bukan saja dari kereta penumpang (fare box), namun juga revenue dari pengelolaan property (TOD) dan juga media luar ruang,” ujar dia.
Sementara itu, alasan pandemi Covid-19 yang digunakan pemerintah untuk melibatkan APBN dalam proyek ini menurutnya cukup masuk akal. Pasalnya, pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat besar di seluruh sektor, termasuk infrastruktur.
“Proyek ini sudah kita mulai pada 2015 sampai kemudian 2019, lalu masuk juga di awal 2020 sampai Covid-19 melanda. Maka perlu adanya penyesuaian-penyesuaian yang mungkin terjadinya cost overrun ,” ujarnya.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dieksekusi sejak 2016 setelah Presiden Joko Widodo meresmikan groundbreaking proyek tersebut serta pengembangan Sentra Ekonomi Koridor Jakarta-Bandung di Perkebunan Mandalawangi Maswati, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 21 Januari 2016.
Dalam perjalanannya, proyek ini mengalami berbagai kendala seperti pandemi Covid-19, tantangan geografis yang cukup berat di beberapa titik, masalah pembebasan lahan, hingga permasalahan pendanaan atau biaya yang membengkak dari hitungan awal.
Proyek kereta cepat diharapkan dapat memberikan keuntungan terhadap masyarakat. proyek Kereta cepat diperkirakan dapat menyerap 39.000 lapangan pekerjaan baru. (*)
