Jakarta, Satusuaraexpress.co – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta melakukan kunjungan dan monitoring pembuatan sumur resapan di Kawasan Jl. Karang Tengah Raya, Jakarta Selatan.
Kegiatan tersebut untuk mengetahui kesiapan Dinas Sumber Daya Air dalam menghadapi musim penghujan di kawasan tersebut.
Target pengerjaan sumur resapan ditahun 2021 sebanyak 22.292 titik dan sudah terlaksana sebanyak 6.230 titik sumur resapan.
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap sumur resapan bisa mengurangi titik genangan yang terjadi di Jakarta.
“Sumur resapan ini merupakan salah satu program pengendalian banjir yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.” katanya.
Pemprov DKI Bangun Puluh Ribuan Sumur Resapan Diseluruh Jakarta
Jakarta, Satusuaraexpress.co – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta melakukan kunjungan dan monitoring pembuatan sumur resapan di Kawasan Jl. Karang Tengah Raya, Jakarta Selatan.
Kegiatan tersebut untuk mengetahui kesiapan Dinas Sumber Daya Air dalam menghadapi musim penghujan di kawasan tersebut.
Target pengerjaan sumur resapan ditahun 2021 sebanyak 22.292 titik dan sudah terlaksana sebanyak 6.230 titik sumur resapan.
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap sumur resapan bisa mengurangi titik genangan yang terjadi di Jakarta.
“Sumur resapan ini merupakan salah satu program pengendalian banjir yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.” katanya.
Program Kepala Dinas SDA, Yusmada
Pada Februari 2021 lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memilih dan menempatkan Yusmada Faizal Samad sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI Jakarta, menggantikan Juaini Yusuf. Setelah dilantik, Yusmada saat itu merinci sejumlah program yang akan dijalankannya dalam rangka pengendalian banjir.
Pertama, revitalisasi dan pembangunan polder pengendali banjir. Bahkan, Yusmada menargetkan pada tahun 2021 membangun 10 polder baru.
“Kita mengendalikan air yang datang dari langit Jakarta ini, merevitalisasi polder-polder yang ada, membangun polder baru, akan ada 10 polder yang kita bangun,” ujar Yusmada.
Pada tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta sudah merencanakan melakukan revitalisasi dan membangun polder baru dengan jumlah 47 polder. Dari jumlah tersebut, 31 polder sudah dibangun, 10 polder ditingkatkan kapasitas pompanya dan 6 polder belum dibangun. Namun, target membangun polder terkendala anggaran di tahun 2020. Anggaran yang ada akhirnya dimanfaatkan untuk membeli pompa mobile.
Kedua, lanjut Yusmada adalah pembangunan waduk-waduk besar, seperti Waduk Brigif, Waduk Pondok Rangon dan Waduk Lebak Bulus. Ketiga waduk yang disebut Yusmada memang masuk dalam program prioritas pembangunan waduk tahun 2020 hingga 2022.
Tahun 2020 yang lalu memang targetnya adalah pembebasan lahan. Mulai tahun 2021 ini dilakukan pembangunan fisik dan ditargetkan pembangunan fisik dan finishing selesai pada Maret 2022 nanti. Selain itu ditambah dengan Embung Wirajasa.
Total keseluruhan pembangunan waduk dan embung tersebut seluas 26,18 hektare. Perinciannya, Waduk Brigif dengan luas 10,33 hektare, Waduk Pondok Rangon 11,55 hektare, Waduk Lebak Bulus 3,83 hektare, serta Embung Wirajasa 0,47 hektare.
Waduk-waduk ini diharapkan bisa memotong debit air saat banjir sehingga tidak meluap, seperti Waduk Pondok Rangon untuk memotong debit banjir 20 persen aliran kali Sunter, Waduk Brigif untuk memotong debit banjir 20 persen aliran kali Krukut dan Waduk Lebak Bulus untuk memotong debit banjir aliran kali Grogol.
Langkah ketiga, kata Yusmada adalah pembangunan tanggul pengaman pantai atau NCICD. Panjang trace dari tanggul pengaman pantai ini adalah 46,212 km.
Dari jumlah tersebut yang sudah dibangun sepanjang 12,664 km dan yang belum dibangun sepanjang 33,548 km. Dari jumlah yang belum dibangun, sepanjang 11,080 km akan menjadi tugas Kementerian PUPR dan sepanjang 22,468 km menjadi tugas Pemprov DKI Jakarta.
Lokasi pembangunan yang dilakukan Pemprov adalah Kamal Muara, Muara Angke, Sunda Kelapa, Tanjung Priok, dan Kali Blencong. Untuk Sunda Kelapa rencana dengan KPBU.
Menurut Yusmada, pembangunan tanggul pantai ini penting untuk mencegah dan mengantisipasi banjir rob atau banjir karena air laut pasang. Hal ini biasanya terjadi di wilayah pesisir atau tepi laut Jakarta. Kini, di samping karena pasangnya air laut, penurunan muka tanah di utara Jakarta juga mempengaruhi meningkatnya banjir rob.
Langkah keempat adalah normalisasi dan naturalisasi sungai. Menurut Yusmada, normalisasi dan naturalisasi tidak perlu didikotomikan atau dibedakan satu sama lain. Keduanya justru bisa dipadukan dalam rangka meningkatkan kapasitas sungai untuk mengurangi banjir Jakarta.
“Sekali lagi, enggak ada lagi dikotomi antara naturalisasi dan normalisasi. Yang penting, saluran-saluran air itu kita dalam kapasitas yang cukup,” tandas dia.
