Reporter: Alndiansyah Nurrahman
Jakarta, Satusuaraexpress.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima perwakilan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) membahas mengenai perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia, pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha terkini di Istana Negara.
Pada kesempatan itu, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI Mardani H. Maming mengusulkan agar UMKM mendapatkan relaksasi kredit dan perpajakan, stimulus kredit perbankan bunga UMKM diturunkan untuk meringankan beban usaha, memberi jaminan pembayaran gaji bagi karyawan, insentif perpajakan dimaksimalkan oleh pemerintah melalui subsidi penambahan modal usaha, dan kurangi kebijakan yang tidak berkaitan dalam pemulihan ekonomi.
Baca Juga: Strategi Berjualan UMKM Agar Tetap Cuan Saat PPKM
Usulan ini didasarkan atas pengamatan HIPMI terhadap nasib usaha yang mengalami peningkatan dan penurunan akibat pandemi.
Diharapkan kepada pemerintah untuk mendorong pengusaha muda yaitu enabling, pemerintah menciptakan atmosfir yang membuka kesempatan masyarakat untuk mengembangkan potensinya, memperluas peluang kesempatan berusaha, peningkatan ekspor, serta terciptanya lapangan pekerjaan.
“Kemudian empowering, pemerintah melakukan alokasi dana atau anggaran khusus dalam peningkatan keahlian, kemampuan, dan keterampilan usaha. Pengembangan-pengembangan yang dapat dilakukan antara lain pengembangan kreativitas dan pengetahuan usaha, serta protecting,” ucapnya, Jumat (10/09).
Baca Juga: Hipmi Jaya Gelar Sentra Vaksin untuk Pelaku UMKM, Target 4.000 Orang
Melalui kesempatan ini, mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu juga mengajak semua untuk memikirkan kembali peran pengusaha muda bagi Indonesia. Pandemi telah memberikan pesan kepada semua untuk meningkatkan daya saing dengan digitalisasi.
Mardani menambahkan, daya saing industri manufaktur perlu ditingkatkan dengan melakukan digitalisasi lebih cepat. Saat ini industri di negara maju telah membawa industri di level canggih seperti melalui analisis data tingkat lanjut, otomatisasi, machine learning, dan teknologi baru lainnya kelompok yang dikenal sebagai Industri 4.0.
Baca Juga: Urgennya Kolaborasi Fintech dan UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
“Untuk itu, diperlukan pusat inovasi digital di Indonesia untuk membantu pengusaha dalam negeri berakselerasi. Kami sendiri di HIPMI ada program HIPMI Digital Academy untuk membantu UMKM untuk go digital,” ungkapnya.
Kemudian, perbaiki rantai suplai nasional. Menurutnya, pandemi menunjukkan kelemahan rantai pasokan yang terjadi saat ini seperti minimnya sumber domestik untuk barang-barang strategis, seperti makanan dan obat-obatan.
Adanya Covid-19 di Indonesia membuat produktivitas mayoritas industri melemah. Selain itu, lockdown yang sempat diberlakukan di beberapa negara serta PPKM di Indonesia membuat kesulitan dalam mendapatkan pasokan bahan baku, sehingga utilitas menurun dan produksi terganggu yang membuat rantai pasok terhambat.
Baca Juga: Dukung UMKM, Plafon KUR Tanpa Jaminan Naik Jadi Rp100 Juta
“Namun, hal tersebut dapat menjadi momentum untuk belajar menghadapi sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Setelah pandemi berakhir, perusahaan dapat memperbaiki rantai pasoknya dengan memprioritaskan ketahanan dibanding efisiensi, membuat back-up plan dari rantai pasok utamanya, serta selalu berinovasi dalam teknologi dan strategi,” tuturnya.
Selain itu, dukungan bagi UMKM yang merata. Pemerintah perlu memastikan bahwa langkah-langkah dukungan bersifat inklusif dan menjangkau segmen populasi UKM yang rentan di Indonesia. Artinya, bantuan untuk UKM tidak hanya untuk UKM yang di Pulau Jawa saja namun juga di seluruh Indonesia.
“Pemerintah juga perlu memprioritaskan bantuan untuk UKM yang dimiliki oleh penduduk rentan agar dapat selamat secara ekonomi. Luncurkan kebijakan untuk mendukung start-up dalam rangka meningkatkan potensi usaha baru yang inovatif untuk pemulihan,” paparnya.
