Kamis, Desember 2, 2021
BerandaJabodetabekPengakuan DPRD Kota Tangerang Soal Baju Baru Pakai Merk Louis Vuitton

Pengakuan DPRD Kota Tangerang Soal Baju Baru Pakai Merk Louis Vuitton

Reporter: Ikbal Tawakal | Editor: Ghugus Santri

Kota Tangerang, Satusuaraexpress.co – Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Pemerintah Kota Tangerang menyebut ada empat merk pakaian yang rencananya akan digunakan anggota DPRD Kota Tangerang sebagai baju dinas pada tahun 2021.

Ada pun merknya, Louis Vuitton untuk pakaian dinas harian (PDH), Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).

Pokja ULP Sekretariat DPRD Kota Tangerang, Hadi Sudibjo menyebut, salah satu merk bahan pakaian anggota dewan itu adalah Louis Vuitton.

Pakaian yang menggunakan merk fashion asal Prancis itu rencananya bakal dijadikan dua setel pakaian dinas harian (PDH) untuk setiap anggota DPRD Kota Tangerang.

“Diantaranya Louis Vuitton, ini untuk yang PDH,” kata Hadi dalam rekaman suara, Senin (9/8/2021).

Tiga merk lain, yakni Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).

Hadi mengatakan, pemilihan empat merk tersebut berasal dari spesifikasi yang diserahkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) ke Pokja ULP. PPK menentukan spesifikasi tersebut usai melakukan tes laboratorium.

Setelah melakukan tes, PPK menyerahkan hasilnya ke Pokja ULP. Kata Hadi, pihaknya hanya mengevaluasi hasil lab tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan keinginan PPK.

“Hasilnya itu ada untuk kita evaluasi hasil lab sesuai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan (PPK),” tutur dia.

Setelah dirasa sesuai, Pokja ULP bakal mencari penyedia bahan melalui proses pelelangan. Terdapat empat peserta tender saat proses pelelangan sebelum akhirnya ditentukan pemenangnya, yakni CV Adhi Prima Sentosa.

Kemudian, lanjut Hadi, pihaknya menyerahkan hasil tender itu ke tim PPK.

“Kalau kami, tender sudah selesai tanggal 21 Juli itu, kami kasih pengantar hasil tender lalu masuklah ke ranah PPK. Setelah ini PPK lah yang menindaklanjuti. Kami hanya mencari penyedia bahan saja,” urainya.

Dilansir dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, terdapat empat peserta yang memberikan penawaran harga untuk anggaran bahan pakaian DPRD Kota Tangerang itu.

Empat peserta tersebut, yaitu PT Sarana Karya Syaban senilai Rp 238.425.000, CV Putra Jaya Karta senilai Rp 540.000.000, CV Adhi Prima Sentosa senilai Rp 675.000.000, dan CV Zulfa Bintang Pratama senilai Rp 671.250.000.

Pengakuan Ketua dan Sekwan DPRD

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo tak mengetahui persoalan anggaran bahan pakaian yang meningkat itu.

Menurut dia, pihak yang mengetahui persoalan meningkatnya anggaran tersebut adalah Sekretariat DPRD (Sekwan) Kota Tangerang.

Gatot juga mengaku tidak memahami bahan atau warna bahan pakaian yang bakal mereka gunakan nantinya.

Saat ditanya apakah dirinya sebagai Ketua DPRD Kota Tangerang dapat memilih bahan lain yang lebih murah saat proses penganggaran, Gatot mengatakan bahwa instansi DPRD berbentuk kolektif kolegial.

Dengan demikian, sebuah keputusan final merupakan hasil dari sejumlah fraksi masing-masing.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Tangerang Agus Sugiono mengaku tidak memantau perbedaan anggaran pada tahun ini dan tahun kemarin.

Anggaran sebesar Rp 675 juta itu untuk bahan pakaian dari 50 anggota dewan di Kota Tangerang.

Adapun tiap anggota dewan pilihan rakyat Kota Tangerang itu bakal mendapat empat jenis pakaian dengan total lima setel pakaian.

Empat jenis pakaian tersebut, yakni PSL, PSR, PSH, dan PDH.

Terdapat satu setel pakaian dari setiap jenisnya, kecuali PDH yang akan ada dua setel.

Dari seluruh anggaran yang ada, jika dibagi dengan 250 setel pakaian tersebut, tiap bahan pakaian dihargai sebesar Rp 2.700.000.

Namun, dia mengeklaim tidak mengetahui besaran harga tiap bahan pakaian tersebut.

Spesifikasi dari tiap pakaian tersebut mengacu kepada standar satuan harga (SSH) dari pemerintah setempat.

Namun, dia juga tidak mengetahui spesifikasi atau bahan pakaian tersebut.

Pengadaan pakaian itu, lanjutnya, dianggarkan dalam satu tahun satu kali.

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. (ik)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular