Minggu, Oktober 24, 2021
BerandaEkonomi & BisnisPemerintah Ambil Alih 5,2 Juta M2 Tanah Hak Dana BLBI

Pemerintah Ambil Alih 5,2 Juta M2 Tanah Hak Dana BLBI

Reporter: Alndiansyah Nurrahman

Jakarta, Satusuaraexpress.co – Pemerintah secara simbolis melakukan pengambilalihan dan penguasaan aset-aset sebagai penggantian dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Jumat (27/08).

Penguasaan fisik melalui pemasangan plang pengamanan terhadap 49 bidang tanah seluas 5.291.200 m2 yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Tangerang, dan Bogor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mencoba mendapatkan salah satu aset dari obligor yang selama ini tidak dikuasai oleh negara. Ini adalah aset yang seharusnya kemudian diambil alih, diselesaikan, dan nanti dipulihkan kembali sebagai salah satu bentuk kompensasi dari BLBI yang sudah dibayarkan 22 tahun yang lalu.

“Tadi saya senang melihat bahwa beberapa di kota-kota lain juga aset-aset ini kemudian dilakukan pengambilalihan, penyelesaian, dan pemulihan untuk menjadi kekayaan negara,” ungkapnya, pada Seremoni Penguasaan Aset Eks BLBI oleh Satgas BLBI di Tangerang..

Pengesahan dilakukan secara seremonial oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan Sri Mulyani terhadap sebidang tanah yang terletak di kawasan Perumahan Lippo Karawaci, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang, dan disiarkan secara virtual.

Pemerintah terus berupaya mendapatkan kembali hak tagih pemerintah atas BLBI dengan menggunakan semua kewenangan negara. Obligor maupun debitur sebagai pemilik bank atau peminjam di bank yang telah dibantu pemerintah harus mengembalikan dana yang telah diterima.

“Kami nanti akan menggunakan semua kewenangan negara untuk melihat apakah debitur dan obligor itu punya aset atas nama yang bersangkutan, entah itu dalam bentuk dana di Bank, entah itu dalam bentuk perusahaan, atau dalam bentuk tanah, atau bentuk yang lainnya. Ini nanti yang akan terus diusahakan secara perdata untuk diperoleh sebagai pembayaran dari kewajiban mereka,” jelas Sri Mulyani.

Total kewajiban BLBI yang masih dikelola adalah Rp110,45 triliun. Untuk itu, satgas BLBI telah memanggil 48 obligor dan debitur yang memiliki kewajiban yang signifikan di atas Rp50 miliar. Apabila sampai dengan pemanggilan tahap ketiga tidak hadir, maka pihak yang dipanggil akan diumumkan ke publik.

Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan terus berusaha mendapatkan hak kembali dari negara untuk bisa dipulihkan. Harapannya kepada para obligor dan debitur untuk memenuhi semua panggilan.

“Mari kita segera selesaikan obligasi atau kewajiban Anda semuanya yang sudah 22 tahun merupakan satu kewajiban yang belum diselesaikan. Saya akan terus meminta kepada tim untuk menghubungi semua obligor ini, termasuk kepada para keturunannya,” tutur Sri Mulyani.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Perkembangan Virus Corona


Most Popular