Pinjaman ke Fintech Diprediksi Meningkat, Risiko Gagal Bayar Membayangi

IMG 20201230 135234
Ilustrasi Uang Rp 75.000 (Antara Foto/Oky Lulmansyah)

Jakarta, Satusuaraexpress.co – Hilangnya sumber pendapatan akibat keberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperkirakan dapat mendorong masyarakat untuk mencari pinjaman konsumtif dari perusahaan finansial teknologi (fintech).

Tanpa adanya peningkatan literasi keuangan, hal ini dapat memicu terjadinya gagal bayar atau non-performing loan yang dapat merugikan peminjam dan pemberi pinjaman.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Thomas Dewaranu mengatakan sektor fintech memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan inklusi finansial di Indonesia karena dapat menjangkau mereka yang sebelumnya belum terakomodir oleh lembaga keuangan konvensional seperti bank.

Data dari Pricewaterhouse Coopers (PwC) mencatat bahwa sekitar 70 persen nasabah fintech lending berasal dari golongan masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh lembaga penyedia layanan keuangan konvensional..

Sayangnya hal tersebut belum diikuti oleh literasi keuangan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tahun 2019 menunjukkan tingkat literasi finansial di Indonesia baru mencapai 38 persen. Angka ini kontras jika dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan nasional yang telah mencapai 76 persen.

Hal itu mengindikasikan bahwa banyak masyarakat yang sudah mengakses layanan keuangan di Indonesia seperti perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan mikro. Namun, mereka tidak memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam hal pengelolaan keuangan sehingga rawan terjatuh ke dalam gagal bayar

“Literasi keuangan yang rendah dapat mengakibatkan terjadinya gagal bayar dan kredit macet yang dapat merugikan pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Implementasi PPKM menyebabkan mata pencaharian sebagian anggota masyarakat berkurang bahkan hilang. Hal membuat mereka ‘terpaksa’ mengajukan pinjaman ke lembaga peminjaman fintech yang biasanya lebih cepat dan fleksibel dalam mencairkan pinjaman dibandingkan dengan bank,” jelas Thomas, Jumat (30/07).

Akan tetapi, karena pinjaman yang diajukan bersifat konsumtif dan dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa pengetahuan dan keterampilan pengelolaan keuangan yang memadai, mereka berpotensi mengalami gagal bayar.

Maka dari itu, Thomas merekomendasikan pemerintah dan pemangku kepentingan swasta untuk bekerja sama dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia sebagai bagian untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital, khususnya di bidang fintech. OJK, misalnya, dapat memperluas distribusi dan akses terhadap materi-materi literasi finansial yang terdapat pada situsnya. Perusahaan peminjaman fintech juga dapat menyampaikan hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh peminjam melalui aplikasinya.

Literasi keuangan yang dimaksud meliputi pelatihan peningkatan kemampuan untuk memahami jenis pinjaman beserta risikonya, tingkat suku bunga, tenggat waktu pembayaran, ketentuan restrukturisasi, dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk dapat mengembalikan pinjaman berikut bunganya secara tepat waktu. Pemahaman akan hal-hal ini diharapkan dapat menurunkan persentase gagal bayar dan mendorong pertumbuhan di sektor fintech lending.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *