Sabtu, Oktober 16, 2021
BerandaEkonomi & BisnisImplementasi Penyesuaian Biaya Cek Saldo dan Tarik Tunai ATM Bank Himbara Ditunda

Implementasi Penyesuaian Biaya Cek Saldo dan Tarik Tunai ATM Bank Himbara Ditunda

Reporter: Aldiansyah Nurrahman

Jakarta, Satusuaraexpress.co – Kebijakan implementasi penyesuaian biaya transaksi cek saldo dan tarik tunai di mesin – mesin ATM Merah Putih atau ATM dengan tampilan ATM Link bank plat merah (Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN) resmi ditunda.

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) sepakat untuk menjadwalkan kembali implementasi tersebut. Dengan demikian, penyesuaian tarif yang pada awalnya akan diimplementasikan pada 1 Juni 2021 menjadi ditunda.

Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati mengatakan penundaan ini diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat lebih luas lagi.

Ia juga menegaskan, meski tarif tranksasi di ATM Link nantinya akan disesuaikan, para nasabah Himbara masih bisa menikmati layanan cek saldo dan tarik tunai secara gratis melalui ATM yang berlogo sama dengan penerbit kartu. Misalnya, pemilik kartu ATM BNI tidak dikenakan biaya transaksi tersebut jika digunakan di ATM Link BNI.

“Nasabah juga memiliki pilihan untuk melakukan pengecekan saldo secara gratis melalui layanan mobile banking,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (02/06).

Setelah perubahan tarif nanti diberlakukan, BRI, BNI, Mandiri dan BTN yang bergabung dalam layanan ATM Link memastikan layanan transaksi di ATM Link akan lebih baik, dengan jaringan yang luas sampai ke area remote dengan dukungan lebih dari 45 ribu ATM sebagai perwujudan komitmen Himbara dan Jalin untuk tetap mengakselerasi inklusi dan literasi keuangan.

“Tetapi patut diingat penyesuaian tarif baru untuk tarif cek saldo dan tarik tunai tetap lebih rendah dibandingkan jaringan ATM lain di Indonesia. Khusus untuk nasabah penerima bansos, cek saldo dan tarik tunai di ATM Link tidak akan dikenakan biaya sama sekali”, ujarnya.

Selain jangkauan yang lebih luas, penyesuaian biaya transaksi ATM Link diharapkan memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas layanan, keamanan, dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi. Himbara juga mengajak nasabah untuk dapat bertransaksi secara nontunai (cashless) dan melakukan berbagai macam transaksi perbankan secara digital.

Petisi Penolakan

Sebelumnya, kebijakan ini menuai reaksi keras dari masyarakat. Kebijakan tersebut dianggap akan merugikan nasabah perbankan secara umum. Bahkan, muncul petisi penolakan kebijakan tersebut di platform Change.Org.

Petisi penolakan tersebut digagas oleh Young Islamic Bankers (YIB) yang merupakan komunitas praktisi perbankan yang salah satu misinya memberikan edukasi serta melindungi hak-hak konsumen perbankan. Menurut YIB, ada 3 alasan mengapa kebijakan ATM Link tersebut layak ditolak.

Pertama, mayoritas masyarakat Indonesia dan konsumen perbankan adalah nasabah bank Himbara. Diperkirakan sekitar 100 juta orang menjadi nasabah Himbara. Di sisi lain, seluruh ATM Himbara yang berjumlah sekitar 45 ribu sudah diintegrasikan menjadi ATM Link, sehingga jika ingin bertransaksi di ATM secara gratis, satu-satunya pilihan adalah ATM Link.

Kedua, kebijakan pemberlakukan biaya di ATM Link sangat bertentangan dengan semangat awal integrasi ATM Himbara menjadi ATM Link, yaitu meningkatkan kepuasan nasabah melalui biaya transaksi yang gratis dan lebih rendah.

“Nasabah juga tidak perlu mengantri di ATM bank penerbit kartu, cukup mendatangi semua ATM Link yang terdekat untuk bisa cek saldo dan tarik tunai gratis,” ujarnya (28/05).

Ketiga, baru sekitar 40 persen konsumen perbankan Indonesia yang sudah memiliki akses mobile/internet banking. Sisanya, tidak familiar dengan transaksi daring karena masih gagap teknologi atau karena keterbatasan akses internet di wilayahnya.

Selain itu, biaya tarik tunai juga akan merugikan masyarakat yang berada di wilayah dengan adopsi transaksi digital yang rendah, karena masih harus sering melakukan tarik tunai untuk memenuhi kebutuhan transaksinya.

Selain menyasar Himbara, petisi ini menyasar Kementerian BUMN sebagai kementerian yang memiliki kendali atas bank-bank Himbara serta ATM Link. Otoritas terkait yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dihimbau untuk mengintervensi jika kebijakan tersebut tetap diberlakukan. (an)

Perkembangan Virus Corona


Most Popular