Komnas Perlindungan Anak Minta Jangan Jadikan Sekolah Tatap Muka Sebagai Uji Coba

IMG 20210404 WA0034

Satusuaraexpress.co – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan uji coba Pembelajaran Tatap Muka di sekolah mulai, 7 April 2021.

Pembelajaran tatap muka akan dilakukan di 96 sekolah selama dua bulan mulai tanggal 7 April dari tingkat SD hingga SMA.

Menyikapi soal uji coba pembelajaran sekolah tatap muka itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aris Merdeka Sirait mengatakan jika Pemprov. DKI Jakarta, melakukan uji coba pembelajaran sekolah tatap muka pada tanggal 7 april 2021, maka nantinya siapa yang akan menjamin jika anak mengalami penyakit Covid 19.

“Sebagai Komisi perlindungan anak, saya berharap jangan gunakan sekolah tatap muka sebagai uji coba, Pertanyaannya adalah, bahwa siapa yang akan menjamin dengan uji coba sekolah tatap muka, maka virus Covid-19 tidak akan menyerang anak anak yang saat ini mendapatkan perlindungan menjadi claster sasaran Covid-19, ini dilema Komnas perlindungan anak, tentu sebagai lembaga independen memberikan pembelaan dan perlindungan anak sangat sepakat, dengan apa yang diberikan pemerintah dengan sekolah tatap muka, tapi harus ingat, kebijakan itu jangan antipati aturan aturan sekolah tatap muka,”katanya, Minggu, 3/4/2021.

Aris mengatakan hal itu berdasarkan pengalaman disejumlah wilayah, seperti dua sekolah di Batam, Setelah menyelenggarakan sekolah tatap muka, dua sekolah itu dinyatakan positif Covid, akhirnya dua sekolah tatap muka tersebut ditutup, Kemudian pihaknya juga mendapatkan berita dari Sumatera Barat, ada 100 anak terpapar Corona, setelah melakukan sekolah tatap muka.

“Ini menjadi dilematis Komnas perlindungan anak, sementara hak anak atas pendidikan adalah hak Fundamental, hak bermain, hak berekreasi, mendapatkan waktu senggang dan luang serta mengembangkan bakat termasuk sekolah tatap muka ini.

Dikatakan Aris, Sudah setahun berlangsungnya pandemi covid-19 ini yang mengakibatkan banyak keluarga frustasi, kehilangan pekerjaan dan kesempatan kesempatan untuk mendapatkan ekonomi guna meneruskan atau ke berlangsungan ekonomi keluarga.

” Dengan belajar melalui daring juga meninggalkan persoalan persoalan, di mana orang tua juga belum siap mendampingi anak belajar dirumah, sementara soal ekonomi, biaya biaya untuk menyelenggarakan sekolah dirumah sangat minimal dan menjadi kendala.Ini sangat dilema, “ujarnya.

Ketua Komisi Perlindungan Anak berharap kepada kepala Dinas Pendidikan DKI dan Gubernur DKI Jakarta, jangan menetapkan aturan aturan sekolah tatap muka, sementara vaksin untuk anak anak pada usia dibawah 18 tahun belum bisa dilaksanakan karena masih ada kendala kendala lain. Komisi perlindungan anak sepakat bagaimana anak-anak mendapatkan perlindungan semua pihak agar anak anak terhindar dari serangan Covid-19.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta akan melakukan uji coba sekolah tatap muka. Uji coba sekolah tatap muka itu akan dilakukan pada tanggal 7 April 2021. (Man)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *